Banyak pernyataan bahwa Indonesia merupakan negera yang boros dalam mengkonsumsi energi. Pernyataan ini didasari temuan dilapangan dimana perilaku dan budaya penggunaan energi mayoritas masyarakat kita masih memprihatinkan. Beberapa contoh yang sering ditemukan antara lain lampu dibiarkan menyala pada siang hari,; design tata ruang yang kurang memperhatikan penerangan alami; Membiarkan AC dan lampu ruangan tetap menyala saat meninggalkan ruangan; televisi tetap menyala walau tidak ada yang menonton; komputer tetap menyala walau tidak digunakan; mengaktifkan screen saver; dan contoh lain terkait tidak mematikan peralatan listrik ketika tidak digunakan.

Perubahan paradigma perekonomian di era global yang semula berbasis pada sumber daya (Resource Base Economy) menjadi berbasis pada pengetahuan (Knowledge Based Economy ) dapat diterjemahkan sebagai peralihan faktor primer ekonomi dari modal, lahan dan energi ke penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Di sisi lain,  penguasaan iptek oleh suatu bangsa akan berdampak pada peningkatan daya saing di dunia internasional. Dalam buku putih Indonesia 2005 – 2025 mengenai Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pembangunan iptek diprioritaskan pada bidang (i). pangan; (ii). energi; (iii). transportasi; (iv). Teknologi informasi dan komunikasi; (v). Pertahanan dan keamanan; dan (vi). Kesehatan dan obat.

Cetak biru pengelolaan energi nasional 2005 – 2025 yang mencakup aspek-aspek peningkatan produksi, diversifikasi, permintaan, kebijakan harga dan bersifat lintas sektoral merupakan pedoman untuk menciptakan keamanan pasokan energi dalam negeri.

Dengan demikian, diharapkan pembangunan energi yang berkelanjutan dapat tercapai melalui security of supply, optimasi pemanfaatan sumber energi fosil dan non fosil, pola hemat energi serta tercapainya pengelolaan energi berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan otonomi daerah maka dalam Undang-undang No.30 tahun 2007 tentang Energi, mencantumkan posisi strategis pemerintah daerah sebagai penyediaan energi. Dalam Undang-Undang ini, pemerintah daerah di tuntut untuk menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dimana dalam penyusunan RUED ini didasari pada ketersediaan sumber energi  serta kebutuhan energi dalam periode tertentu.

Promosi sistem energi terbarukan (SET) : Model kredit bagi UMKM

Pada bulan Februari 2010, salah seorang peneliti junior YPC yang juga merupakan praktisi bisnis di bidang kuliner hadir dalam acara pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh salah satu bank swasta di daerah Bekasi. Bahasan pelatihan yang dibawakan pada saat itu mengenai upaya pengembangan dan modal usaha. Dimana dalam penyampaiannya trainer memberikan gambaran mengenai tahapan mencapai cita-cita, pentingnya pelayanan, kreatifitas dan strategi pengelolaan keuangan usaha.