Konsumsi pemakaian listrik Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Peningkatan kebutuhan listrik yang mencapai angka rata-rata 6.87% per tahun⁽¹⁾ hingga tahun 2020 harus disikapi dengan berbagai langkah inovatif di sector penghasil energi maupun industri manufaktur peralatan listrik. Jumlah ini akan semakin meningkat jika visi PLN 75/100 yang artinya 100% kebutuhan listrik di Indonesia terpenuhi pada ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 75 pada tahun 2020 terealisasi.

Namun data yang di dapat oleh PT. Medco Energy Power dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan listrik 9% per tahun menunjukkan akan terjadi Gap antara kapasitas terpasang dan kebutuhan energi pada tahun 2017 seperti yang tertera pada gambar satu⁽⁵⁾.

                                            (a)                                                                         (b)

Gambar 1(a) . Kebutuhan daya vs kapasitas 2008 – 2017 (MW), (b). Pembangkit daya yang dibutuhkan tahun 2017

Pasokan energi listrik yang berkelanjutan dan berkualitas menjadi tuntutan penting yang harus dipenuhi oleh PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) di Indonesia, sesuai dengan UU no 15 tahun 1985. Namun setelah krisis multi dimensi yang melanda Indonesia di tahun 1997, menyebabkan PLN mengalami krisis pasokan dan krisis keuangan dan pembiayaan⁽⁴⁾. Krisis pasokan ini terus belangsung sampai tahun 2008 sedangkan krisis keuangan dan pembiayaan PLN diselesaikan dengan beberapa skema pembiayaan yang antara lain PLN melakukan pencarian sumber-sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi untuk menunjang kegiatan operasional dan memenuhi kebutuhan listrik nasional hingga 10 tahun mendatang ⁽⁸⁾. Selain dana dari PLN, terdapat juga pendanaan pemerintah (anggaran DESDM, pinjaman dan hibah luar negeri, jaminan pemerintah dan subsidi listrik) dan pendanaan swasta (PPP, IPP)⁽²⁾.

Gap yang tinggi antara ketersediaan energi dengan kebutuhan energi tidak dapat disikapi hanya dengan penyediaan sumber energi akan tetapi haruslah disertai dengan kegiatan efisiensi dan konservasi energi. Program hemat energi yang dicanangkan PLN berupa penyediaan lampu hemat energi, tarif blok progresif dan sikap hidup hemat energi merupakan langkah konservasi energi dan efisiensi energi untuk sector rumah tangga ⁽⁹⁾. Program pemindahan hari kerja untuk sector industri yang popular dengan SKB lima menteri ⁽⁷⁾ dan penghematan energi berupa penggunaan genset satu kali selama satu minggu untuk sector retail ⁽¹⁰⁾ merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi krisis energi yang terjadi di tahun 2008. Akan tetapi langkah-langkah tersebut mendapat tanggapan yang sangat keras dari kalangan industri, retail dan pemerhati ketenagalistrikan. Disisi lain, pencurian listrik menunjukkan angka yang sangat fantastic dan tindakan yang dilakukan oleh stakeholder ketenagalistrikan adalah memberikan hukuman kepada pelaku pencurian listrik.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan PLN adalah langkah yang langsung bersentuhan dengan kemasyarakatan sehingga problem dan dilemma yang dihadapi sangatlah beragam. Hal yang harus mendapat perhatian lebih dari PLN sebagai produsen listrik saat ini adalah keberadaan teknologi yang mampu mencegah pencurian listrik dan penggunaan komponen distribusi listrik yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Jika efisiensi transformator saat ini sebesar 85%⁽⁶⁾ dapat ditingkatkan, maka dipastikan daya yang hilang dapat dimanfaatkan sehingga mengurangi terjadinya rugi-rugi. Dengan adanya peningkatan efisiensi trafo dalam skala nasional maka dapat berpengaruh sangat signifikan pada penggunaan listrik dan menambah ketersediaan daya⁽¹¹⁾. Tidak hanya peningkatan efisiensi trafo saja yang harus dilakukan oleh industri manufaktur akan tetapi peningkatan efisiensi seluruh peralatan listrik yang saat ini sudah banyak dilakukan oleh manufaktur-manufaktur terkemuka. Hal ini akan sangat berdampak secara ekonomis pada pengguna listrik khususnya dan pada ketersediaan daya listrik di Indonesia pada umumnya.

Program labelisasi pemerintah yang ditujukan untuk sector rumah tangga⁽³⁾ sudah harus ditingkatkan untuk seluruh sector. Koordinasi antara pemerintah, masyarakat pengguna energi, produsen energi, produsen peralatan pemanfaat energi, lembaga swadaya masyarakat, perbankan dan pakar/konsultan konservasi energi harus dilakukan sehingga program konservasi dan efisiensi energi dapat berjalan sesuai dengan tujuan hemat energi dan dilaksanakan oleh masyarakat luas.

Daftar pustaka

1.      Ario Senoaji, Implementasi pembangkitan energi terbarukan di lingkungan PT PLN (Persero) ditinjau dari desain, operasi, pemeliharaan dan aspek bisnis, seminar ketenagalistrikan, Auditorium BPPT, Jakarta, 23 April 2009

2.      Dedy S. Priatna, Ir, M.Sc, DR, Peran pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangkit energi baru dan terbarukan, seminar ketenagalistrikan, Auditorium BPPT, Jakarta, 23 April 2009

3.      DJLPE DESDM, Label tingkat hemat energi peralatan pemanfaat listrik rumah tangga

4.      Fabby Tumiwa, Privatisasi bumn: Tinjauan kasus di sektor listrik, INFID Annual Lobby 2003

5.      Fazil Alfitri, Biomass power generation solution to meet energy needs in eastern Indonesia, seminar ketenagalistrikan, Auditorium BPPT, Jakarta, 23 April 2009

6.      http://digilib.petra.ac.id

7.      http://economy.okezone.com

8.      http://www.depkominfo.go.id/  

9.      http://www.plnlampung.co.id/ berita/berita_peristiwa.asp  

10.  Investor Daily Indonesia, 1 Agustus 2008

11.  Rudi, Peningkatan efisiensi trafo untuk mendukung kebutuhan listrik nasional