|
Keberadaan energi sebagai penggerak UKM di pedesaan |
|
|
Ditulis oleh: Barony Herdiarto
|
|
Monday, 13 July 2009 |
Pembangunan yang berkelanjutan
Strategi pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses multidimensi yang dimulai dari aspek SDM, SDA, pembangunan ekonomi, sosial – budaya , hingga struktur kelembagaan kemasyarakatan yang kesemuanya ini tidak terlepas dari aspek managerial.
Kesatuan aspek-aspek tersebut merupakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai subjek & objek pembangunan, lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai pencipta teknologi tepat guna dan juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat sebagai pendamping dari program pembangunan yang telah dikaji bersama kebermanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tinjauan teoritis mengenai managemen pembangunan (Osborne & Gaebler, 1993) menyebutkan tiga prinsip dasar, yaitu : (i). community oriented, (ii). community based, dan (iii). Community managed. Ketiga prinsip ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan suatu pembangunan harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nyata bagi masyarakat setempat yang pengelolaan pembangunannya didasari oleh SDA & SDM wilayah setempat sehingga tercipta suatu kemandirian.
Senada dengan teori managemen pembangunan, konsep pembangunan kemandirian lokal (UNDP, 1998) menekankan pada pendekatan pembangunan manusia yang terdiri dari empat pilar, yaitu (i). pemberdayaan, (ii). keadilan, (iii). produktifitas dan (iv). kesinambungan. Pilar kesinambungan, mengandung makna pentingnya kegiatan pembangunan diarahkan pada penciptaan kondisi kegiatan yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang.
Dua dasar teori ini memiliki tujuan yang sama yaitu upaya pemberdayaan masyarakat guna terciptanya suatu kemandirian dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada tanpa mengesampingkan dampak pemberdayaan terhadap lingkungan di masa yang akan datang.
Pengembangan energi yang berkelanjutan
Konsep pembangunan di sektor energi yang selama ini banyak memberikan dampak terhadap lingkungan hidup sudah mendapat perhatian sejak terjadinya krisis minyak bumi pada tahun 1973. Namun, Earth summit di Rio de Jeneiro pada tahun 1992 dianggap sebagai titik tolak dipertimbangkannya dimensi sosial dalam pembangunan energi yang berkelanjutan (TERI, 2002). Hal ini dikarenakan salah satu hasil penting konferensi tersebut adalah pembentukan komisi pembangunan berkelanjutan (CDS - Commission on Sustainable Development) dan salah satu agendanya adalah kesetaraan akses akan sumber daya bagi semua lapisan sosial dan pemberantas kemiskinan.
(Agus Sugiyono, 2004) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pembangunan energi yang berkelanjutan diperlukan suatu kebijakan kondusif dalam mendukung kemandirian finansial, teknologi dan sumber daya manusia. Terkait dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan dengan sistem district & hybrid, konsep kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian lokal. Dimana, kemandirian finansial dapat dicapai bila warga mampu memberdayakan seluruh potensi SDM & SDA yang ada sehingga dapat membiayai operasional penyediaan dan penggunaan energi setempat. Kemandirian teknologi harus dilakukan melalui tahapan panjang yang diawali dengan peningkatan penyediaan barang dan jasa di sektor energi sehingga terdapat jaminan keberlanjutan teknologi yang akhirnya tercapainya kepuasan pelanggan. Kemandirian sumber daya manusia (SDM) dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif melalui proses pelatihan sehingga akan semakin banyak SDM di bidang energi khususnya teknisi & operator yang mengerti akan standar pemanfaatan teknologi energi terbarukan.
Program pemberdayaan masyarakat
Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sebenarnya telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Pemberdayaan masyarakat berupa pencanangan wajib belajar, program transmigrasi, peningkatan kesehatan berupa keberadaan puskesmas & posyandu, bermacam kredit dan inpres yang sangat popular yaitu inpres desa tertinggal (IDT) merupakan bermacam program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ketinggalan pula bermacam program pembinaan yang memiliki tujuan yang sama yaitu penanggulangan kemiskinan turut digalakkan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, perekonomian Indonesia ambruk saat menghadapi krisis moneter tahun 1997.
Dalle Daniel Sulekale menyatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia dengan mudah ambruk karena kurang seimbangnya perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai terjadinya krisis moneter 1997. Dimana pengembangan ekonomi kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan kelompok-kelompok usaha besar. Kelompok-kelompok usaha besar ini dalam perkembangannya kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling memperkuat dengan kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kelompok UKM ini ternyata mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang telah membuat ambruk perekonomian Indonesia. (Kompas, 14/12/2001) memuat berita bahwa kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan kenyataan ini, program pemberdayaan UKM yang sebelum krisis moneter terjadi kurang mendapat perhatian, saat ini menjadi salah satu pilar strategi pembangunan berdasarkan potensi wilayah.
Usaha kecil menengah
Kuatnya ketahanan usaha kecil menengah (UKM) dalam menghadapi krisis moneter menjadikan jenis usaha ini sebagai harapan kekuatan baru bagi perekonomian bangsa. Keanekaragaman sumber alam yang sebagian besar berada diwilayah pedesaan menjadikan industri kecil sangat sesuai untuk dikembangkan diwilayah pedesaan terutama meliputi sektor pertanian, peternakan dan kerajinan. Dimana, tujuan didirikannya UKM dipedesaan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
(Berry, dkk, 2001) memandang bahwa terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan UKM. Pertama adalah karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas. Selain itu, hasil studi akatiga menyebutkan bahwa usaha kecil di jawa lebih terkena dampak krisis dibandingkan usaha kecil di luar Jawa. Hal yang sama juga terjadi di perkotaan yang lebih terkena dampak krisis dibandingkan di pedesaan. Tidak hanya itu, (Kuncoro, 2000) memandang positif mengenai UKM di Indonesia yang telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.
Energi & UKM
Potensi sumber daya alam yang banyak terdapat di wilayah pedesaan & luar pulau jawa saat ini belum dapat dimanfaatkan dan di kelola secara maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain kurangnya usaha untuk mempromosikan secara besar-besaran produk UKM, lemahnya pengembangan SDM dan pengembangan teknologi sektor UKM, akses energi yang masih sangat terbatas dan kendala pemodalan bagi sebagian pelaku pemula.
Suplay energi khususnya energi listrik yang merupakan roda penggerak perekonomian sangat mempengaruhi analisa biaya produksi yang akhirnya akan berpengaruh terhadap harga jual produk. Hal ini berlaku juga untuk UKM di wilayah pedesaan namun sebagian besar UKM yang berada di wilayah pedesaan harus menggunakan genset sebagai sumber pembangkit listrik sehingga biaya produksi meningkat 21 – 27% dibandingkan jika menggunakan listrik dari PLN. Pilihan penggunaan genset dipedesaan dikarenakan beberapa hal yaitu (i). tidak sesuainya jenis industri dengan potensi wilayah sehingga suplay bahan baku terkadang menjadi kendala, (ii). suplay PLN yang sering mengalami masalah, (iii). besarnya daya mesin yang digunakan, dan (iv). belum adanya akses listrik dari PLN.
Menyikapi hal ini, program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kesatuan antara ketersediaan energi, keterlibatan masyarakat sebagai subjek & objek program, unit usaha masyarakat dan lembaga pengelola. Kesatuan program membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholder yang peduli terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta suatu konsep yang tepat sasaran & berkesinambungan. Konsep zero waste, eco village & green energy merupakan suatu konsep yang sangat sesuai untuk diterapkan di wilayah pedesaan. Dimana UKM yang akan di bangun didasari atas potensi lokal & industri rumah tangga sebagai ujung tombak UKM. Untuk mewujudkan hal ini peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus pro rakyat & dapat menyikapi kendala-kendala ketersediaan energi, teknologi, pendidikan & pemodalan. Masyarakat desa sebagai pelaku utama harus berperan aktif meningkatkan produktifitasnya dalam proses pembangunan yang sudah dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasannya. Selain itu masyarakat juga harus aktif dalam melakukan diskusi-diskusi yang berkelanjutan sehingga tergali seluruh potensi yang ada. Lembaga penelitian & perguruan tinggi setempat memiliki peran yang sangat besar dalam transfer ilmu & teknologi sehingga nantinya masyarakat dapat mandiri dalam memanfaatkan secara berkesinambungan. Sedangkan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran strategis dalam pendampingan masyarakat dan penyusunan program sehingga terjadi suatu sinergi antara pemerintah, masyarakat, pendidikan & penelitian.
Indikator kesuksesan program kemandirian
Kontek kemandirian dari sudut teknologi adalah semakin minimnya ketergantungan masyarakat sekitar lokasi proyek terhadap hasil industri. Sebagai contoh wilayah yang sudah mendapat aliran listrik PLN tidak menambah daya PLN untuk menunjang kebutuhan industri. Teknologi energi terbarukan yang merupakan teknologi tinggi dapat dimanfaatkan hingga nilai ekonomisnya dan potensi limbah yang ada di lokasi proyek dapat dimanfaatkan menjadi produk yang berguna. Kemandirian harus dilihat dalam konteks yang luas dimana pemanfaatan produk lokal harus terus ditingkatkan tetapi tetap menerima produk impor namun mandiri dalam pengoperasionalan & perawatannya.
|
|
|
Statistik
Visitors: 140648
|
|
Berita YPC 