Oleh: Nanang Okta Viyanto, S.T

Dahulu kala, saat minyak ditemukan ada harapan kehidupan makin baik. Mulai dari alat perang yang semakin baik hingga pada kehidupan masyarakat semua makin baik. Tetapi, apa yang terjadi saat ini, akibat minyak (bahan bakar fosil) makin langka (habis)?

Kenaikan harga minyak mentah dunia membuat pemerintah kita (dan dunia) semakin bingung. Dimana kenaikan harga minyak mentah dunia ikut menyebabkan perubahan APBN kita. Lalu pemerintah pun sepertinya tak mau dibuat repot. Oleh karenanya, kenaikan harga BBM sepertinya menjadi solusi terakhir atas efek yang ditimbulkan dari kenaikan harga minyak mentah dunia.  Memang akhir-akhir ini berita tersebut telah membuat resah masyarakat kita. Karena, kenaikan BBM ikut mendongkrak kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Penulis akui, kenaikan BBM memang tidak dapat dibendung lagi. Kegiatan mafia minyak menimbun BBM dan gas elpiji yang menyebabkan kelangkaan minyak di berbagai daerah semakin membuat masyarakat kita susah.Sudahkah Pemerintah kita berfikir akan dampak sosial ekonomi yang akan dihasilkan?

Pemerintah kita selalu menyuruh masyarakat untuk berhemat energi, tetapi para ekskutif dan legislatif kita dengan leluasa menggunakan energi tanpa ada batasan.  Sudahkah pemerintah mencanangkan hemat energi di lingkungannya sendiri, berapa rupiah yang harus dikeluarkan dari APBN (baca uang rakyat) untuk membiayai penerangan kantor-kantor pemerintahan, biaya perjalanan dinas, tunjangan kendaraan bermotor dan tunjangan bensin (yang rencananya untuk keperluan kantor tetapi disalah artikan oleh sebagian besar oknum pegawai pemerintahan kita), berapa rupiah juga uang rakyat kita dikorupsi oleh para oknum pemerintah kita?

Mari kita sama-sama saksikan betapa megahnya penerangan di Istana Presiden, kantor Gubernur, Bupati, maupun kantor-kantor pemerintahan lainnya (baik dinas maupun departemen). Hal ini bertolak belakang dengan kondisi masyarakat desa nun jauh disana, sebagai contoh di daerah transmigrasi, yang notabene untuk pemerataan penduduk tetapi malah dikesampingkan akan kebutuhan untuk mendapatkan penerangan (PLN), bukankah pemerintah kita sudah megeluarkan slogan “Listrik untuk hidup yang lebih baik?”

Kenaikan BBM merupakan suatu tindakan yang harus pemerintah dalam hal menyelamatkan APBN dimana pada saat anggaran disusun harga minyak mentah dunia masih berkisar $ 95 per barel. Kenaikan harga harga minyak mentah dunia yang cukup tinggi, dimana pada awal bulan Mei tahun ini (2008) telah menembus angka lebih dari $ 117 per barel dimana pada angka tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah harus menanggung beban subsidi sekitar Rp 300 triliun (www.detikfinance.com, edisi 10/05/2008). Sungguh nilai yang cukup mencengangkan.  Lalu siapa yang paling menderita dengan kenaikan tersebut? Sudah pasti masyarakat kita yang akan menderita (beban komulatif) dari kesalahan pemerintah kita (terdahulu sampai sekarang).  Pertumbuhan konsumsi BBM yang cukup besar juga menambah berat APBN, dimana saat APBN disusun kebutuhan BBM negara kita berkisar 35,5 juta kiloliter dan perlahan tapi pasti diprediksikan pada tahun 2008 ini kebutuhan BBM menjadi 41 juta kilo liter.

Mengapa bisa begitu? Mari sama-sama kita lihat, banyak sudah kesalahan yang (Pemerintah dan masyarakat) kita buat baik sengaja maupun tidak. Banyak kebijakan pemerintah (dulu) yang haya berfikir keuntungan dan kesenangan sesaat (yang mungkin itu akan mendongkrak popularitasnya sebagai pemimpin).  Sebagai contoh kebijakan pemberian subsidi pada BBM dan kebijakan lain yang membuat masyarakat kita semakin malas dan selalu mengharapkan bantuan orang lain (sehingga berdampak pada produktifitas masyarakat kita).

Kita semua tentu senang dengan harga BBM yang cukup rendah (murah) akan tetapi tahukah kita darimana kita bisa mendapatkan itu, darimanakah pemerintah bisa mensubsidi BBM? Kita tidak pernah tahu, yang jelas sudah banyak sumber daya alam (SDA) yang sudah berpindah tangan ke pemilik asing, sudah banyak sumur minyak yang dikelola asing. Padahal kita tahu, negara kita sudah memiliki perusahaan pengolahan minyak (Pertamina) yang dengan segala keterbatasannya seharusnya memiliki peran penting dalam industri pengolahan minyak.  Kita tidak menyadari bahwa subsidi BBM didapat dengan menjual aset yang dimiliki negara kita, kita tidak pernah tahu berapa persen rupiah yang masuk ke saku pribadi maupun saku para kroni-kroninya. Yang tentunya makin menambah kerugian negara tercinta ini.

Pencabutan subsidi BBM diharapkan dapat memperbaiki perekonomian negara kita sehingga alokasi dana untuk subsidi dapat dialihkan untuk keperluan lain, misal pendidikan (BOS), kesehatan (ASKESKIN) dan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai)  kepada masyarakat ekonomi lemah. Kebijakan pemberian BLT pun tidak berbeda dengan subsidi. Meskipun rencana aplikasinya hanya difokuskan pada masyarakat ekonomi lemah. Tetapi kondisi lapangan memang selalu jauh dari kondisi di atas kertas. Banyak terjadi penyimpangan di masyarakat, karena ukuran miskin di negara kita belum jelas. Miskin merupakan kata sifat yang tidak ada batasannya. Sehingga saat pelaksanaannya (ASKESKIN dan BLT) pun banyak terjadi kendala.

Pemerintah pun memiliki peranan penting atas menaiknya jumlah kendaraan yang ikut mendongkrak kenaikan volume konsumsi BBM. Sudah selayaknya pemerintah mulai memikirkan pembatasan jumlah kendaraan tidak hanya pada masyarakat tetapi juga pada produsen kendaraan bermotor yang dijual di masyarakat. Pembatasan dapat dilakukan mulai dari jumlah kendaraan (per orang/keluarga/wilayah), tahun produksi, emisi dan tingkat konsumsi bahan bakar. Dengan pembatasan perlahan tapi pasti akan ikut menghemat konsumsi BBM yang secara tidak langsung ikut menghemat keuangan negara kita.  Sebuah produsen motor x, pada akhir 2007 telah memproduksi motor sebanyak satu juta motor. Bahkan saat ini, produsen motor tersebut mampu merakit satu kendaraan motor dengan waktu kurang dari 5 menit per line produksi dan dalam satu unit produksi terdapat banyak sekali line produksi. Bayangkan berapa jumlah kendaraan yang mampu diproduksi tiap tahunnya sedangkan kita tahu, terdapat berbagai jenis merk kendaraan motor (belum mobil). Bagaimana dengan kendaraan yang lainnya?

Pemerintah harus berfikir kreatif untuk dapat mengatasi beban subsidi yang selalu ditanggung pemerintah setiap terjadi gejolak kenaikan harga minyk mentah dunia. Penambahan kilang pengolahan minyak mentah menjadi BBM siap pakai seharusnya menjadi proritas sejak dahulu, sehingga kita tidak hanya mampu mengekspor minyak mentah tetapi juga mampu mengekspor minyak jadi (BBM). Karena kilang pengolahan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan (tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor).  Pemanfaatan sumber energi alternatif (non fosil) sebagai sumber energi listrik selain dapat membantu mengurangi konsumsi BBM juga dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat kita. Mulai dari eksplorasi energi angin, matahari, ombak, biogas, biofueul dsb.  Berapa rupiah dana yang dapat pemerintah hemat dari program tersebut?

Kebijakan pemerintah untuk penghematan BBM sudah dilakukan sejak dahulu, yaitu dalam konversi minyak tanah dengan penggunaan briket batubara dan penggunaan bahan bakar gas (LPG). Seperti kebijakan yang lain, semua berjalan dengan berbagai hambatan. Cukup klasik terdengar, seperti tanpa perencanaan yang matang. Padahal, pemerintah tentunya sudah memiliki tim ahli di berbagai bidang guna merumuskan penyelesaian itu. Mengapa semua bisa terjadi? Pemerintah kurang mengontrol jalannya suatu sistem.  Misal, masyarakat diminta untuk menggunakan briket batubara tetapi pemerintah tidak berfikir akan ketersediaan briket di pasaran, ketersedian alat pendukung lain (tungku, panci, teknis penyalaan dan pemadaman dsb).  Pada pencanangan konversi minyak ke gas (LPG) pemerintah tidak memberikan solusi tetapi semakin menimbulkan masalah baru. Kelangkaan tabung gas untuk rumah tangga (ukuran kecil, dan sedang) memperlihatkan sistem dijalankan dengan asal-asalan. Distribusi tabung gas yang tidak tersebar merata di tiap daerah menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga tabung gas sering terjadi.

Awal Mei 2008 lalu penulis mendapatkan selebaran dari mahasiswa perguruan tinggi negeri di Bandar Lampung berisi seruan ajakan untuk menghemat BBM.  Penulis tersenyum membaca seruan tersebut, dimana salah satu isinya mengajak untuk menggunakan energi alternatif (seperti penggunaan biodiesel, biogas dan bioethanol). Kenapa masyarakat yang dijadikan uji coba? Mampukah mereka menerapkannya? Sudahkah sarana (stasiun pengisian bahan bakar) tersebut tersedia? Jangan sampai nanti menjadi sumber masalah baru yang akan dihadapi masyarakat kita.

Selain itu juga, jumlah penduduk negara kita yang cukup besar lebih dari 250 juta jiwa memberi masalah tersendiri. Pengendalian jumlah penduduk merupakan faktor utama dalam keberhasilan penghematan penggunaan BBM meskipun baru dapat dirasakan efeknya setelah 10-20 tahun yang akan datang (efek jangka pajang).  Karena manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan setiap program. Berapa luas lahan hijau yang akan terbuka menjadi jalan, fasilitas umum, infrastruktur dan pemukiman sebagai dampak dari pertambahan volume kendaraan dan jumlah penduduk?

Budaya masyarakat kita pun sudah cukup salah dalam penerapannya. Perilaku hidup boros sudah menjadi budaya, tidak hanya oleh masyarakat kecil tetapi kaum intelek terpelajar pun sering melakukannya. Sebagai contoh kompor minya tanah (jenis sumbu), masyarakat kita sering menggunakan sumbu dengan ukuran panjang yang melebihi ukuran dengan harapan lebih mempercepat memasak padahal disisi lain memberikan dampak penggunaan BBM yang lebih boros. Alat elektronik yang selalu dibiarkan menyala (monitor komputer, speaker, kipas angin, lampu dll) serta penggunaan alat listrik yang tidak hemat energi secara tidak langsung ikut menyebabkan pemborosan penggunaan BBM (bahan bakar fosil). Kegiatan pemborosan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kita tetapi juga dilakukan oleh pihak pemerintah (eksekutif dan legislatif). Terlihat jelas ketimpangan yang terjadi, dimana setiap kantor pemerintahan pada malam hari selalu terlihat indah tetapi selalu mengabaikan penghematan. Mengapa demikian?

Apa dampak yang dirasakan akibat dari rencana kenaikan BBM? Banyak sekali dampak negatif dari rencana tersebut. Mulai dari kelangkaan BBM dan gas, penyelundupan BBM, kenaikan harga kebutuhan pokok, pengangguran (sebagai dampak efisiensi perusahaan), peningkatan jumlah masyarakat miskin. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem hutan, dan tindak kejahatan lainnya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Peralihan fungsi hutan sebagai tempat pengambilan kayu bakar pun bisa saja terjadi. Dengan keterbatasan jumlah produksi minyak (dan SDA lainnya) tidak menutup kemungkinan juga, pemerintah semakin banyak untuk mengeksplorasi hutan yang mengakibatkan semakin memperburuk kondisi lingkungan hidup sekitar.

Dari semua aspek penyebab di atas memang memiliki satu keterkaitan, tidak hanya masyarakat (sebagai konsumen) tetapi juga pihak Pemerintah juga mengambil peran penting terhadap semua gejolak yang selalu timbul akibat BBM. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mampu dalam menyikapi semua persoalan, sehingga kita sebagai masyarakat tidak hanya selalu dirugikan akibat kebijakan tersebut. Begitu juga kita sebagai masyarakat, kita jangan mau selalu dibodohi dan dinina-bobokkan oleh dongeng-dongeng masa lalu.  Memang benar, negara kita ini memiliki berbagai sumber daya alam yang cukup banyak tetapi jika kita (Pemerintah dan masyarakat) tidak bijak dalam menyikapi dan memanfaatkannya bukan tidak mungkin kita akan menjadi seperti tikus mati di lumbung padi.

Tidak hanya dalam konsep, tetapi Pemerintah harus menuangkan kebijakan-kebijakannya dalam menyelamatkan perekonomian (APBN) kita dari segi perilaku penggunaan BBM, mulai dari pengendalian jumlah penduduk, pengontrolan kendaraan (jumlah, tahun produksi, emisi gas buang, tingkat konsumsi BBM), kontrol penggunaan energi listrik (punish and reward), mengundang investor asing untuk pengolahan BBM dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, menekankan kepada produsen kendaraan bermotor untuk memproduksi kendaraan yang rendah konsumsi BBM dan rendah emisi gas buang, menekankan kepada produsen alat-alat listrik untuk memproduksi alat listrik yang hemat energi, meningkatkan produktifitas masyarakat dengan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi, raskin, BLT dll. Penkanan hidup hemat energi tidak hanya dilakukan kepada masyarakat saja, tetapi perlu dilakukan terhadap aparat negara, kantor-kantor pemerintahan sehingga masyarakat akan melihat kesungguhan Pemerintah dalam mewujudkan pola hidup hemat energi. Selain itu juga penanganan yang tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi perlu dilakukan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.